Inilah Langkah Awal Menjadi Investor Saham

Memutuskan untuk mulai berinvestasi saham? Pertama kali yang harus dilakukan calon investor ketika hendak mulai berinvestasi adalah menghubungi atau mendatangi perusahaan sekuritas untuk membuka rekening efek, yang prosedurnya hampir sama dengan membuka rekening di bank.

Syarat untuk membuka rekening efek adalah foto kopi identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi formulir pembukaan rekening yang disediakan perusahaan efek untuk diisi data diri oleh calon investor. Selain itu, calon investor juga akan diminta menyetorkan deposit awal ke rekening dana yang dibukakan atas nama investor di bank pembayaran. Besarnya deposit berbeda-beda tiap perusahaan sekuritas, umumnya minimal antara Rp5 juta hingga Rp25 juta.

Setelah permohonan pembukaan rekening efek disetujui, dan investor memperoleh single investor identification/SID (nomor identitas tunggal investor), maka investor dapat mulai bertransaksi. Dana deposit dipergunakan untuk bertransaksi. Ketika semua dana deposit sudah dibelikan saham, maka investor harus mengisi dana kembali untuk bisa membeli saham berikutnya, atau menjual saham yang dibeli untuk mengisi deposit dengan dana penjualan saham dan membeli saham lainnya.

Pembelian dan penjualan dilakukan investor melalui perantaraan perusahaan efek. Investor bisa menggunakan cara konvensional yaitu dengan menghubungi pialang efek di perusahaan sekuritas untuk melaksanakan order jual atau beli atas instruksi investor. Apabila investor ingin melakukan transaksi sendiri, maka bisa menggunakan fasilitas online trading.

Penggunaan fasilitas online trading tetap mengatasnamakan atau menggunakan kode broker (perusahaan sekuritas) saat bertransaksi di bursa, tetapi investor sendiri yang melakukan order menggunakan sistem yang difasilitasi perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas tempat investor membuka rekening akan meng-install sistem perdagangan online di perangkat computer, laptop, tablet atau ponsel pintar. Investor akan menerima user ID dan password untuk bisa masuk ke sistem tersebut dan bertransaksi secara online.

Online trading memiliki kelebihan kecepatan waktu dalam bertransaksi, ketimbang investor harus lebih dahulu menghubungi pialang saham di perusahaan efek. Tetapi tentunya kehati-hatian diperlukan, jangan sampai investor salah melakukan input transaksi.

Perdagangan saham di bursa efek dilakukan berdasarkan mekanisme tawar menawar atau berdasarkan sistem negosiasi antara para pembeli dan para penjual. Setelah transaksi terjadi, maka penyelesaian efek akan dilakukan atas fasilitas dua lembaga yaitu Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yaitu PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penyelesaian transaksi efek dilakukan pada tiga hari kerja (T+3) setelah transaksi.  Saham dan dana akan diterima masing-masing pihak pembeli dan penjual secara pemindah bukuan melalui book entry settlement system.

Biaya transaksi saham akan dikenakan kepada nasabah, untuk transaksi beli, ada beberapa sekuritas mengenakan fee antara 0,25%-0,3% dari nilai transaksi, sedangkan untuk transaksi jual antara 0,35%-0,4%. Fee transaksi jual lebih mahal karena dikenakan PPh sebesar 0,1%. Setiap perusahaan efek memiliki kebijakan fee yang berbeda-beda. (Tim BEI)

OJK KR 5: Belum Ada Laporan Masyarakat tentang MMM

Medan, Jelasberita.com

OJK Kantor Regional (KR) 5 belum pernah menerima pengaduan masyarakat korban MMM atau atau Mavrodi Mondial Moneybox atau Manusia Membantu Manusia meskipun belakangan kasus investasi illegal tersebut telah mencuat di berbagai media, ungkap OJK KR 5 melalui siaran persnya yang diterima Jelasberita.com, Jumat (10/4). 

Pihaknya mengungkapkan sebagian besar pengaduan yang disampaikan masih terkait dengan perbankan dan asuransi serta perusahaan pembiayaan.

Guna mencegah timbulnya korban penipuan dari perusahaan investasi tidak berizin, OJK KR 5 telah melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai sarana komunikasi seperti talkshow di TV, radio maupun media cetak. 

Pada intinya OJK menghimbau kepada masyarakat terutama di Sumatera Utara yang akan menginvestasikan uangnya agar berhati-hati jika mendapat tawaran investasi dari perusahaan atau lembaga yang tidak jelas izin usahanya. Apabila masyarakat meragukan perusahaan tersebut, silahkan hubungi kami atau telpon langsung ke 1500655 pada jam kerja.

Kedepannya OJK KR 5 Sumatera akan tetap melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui program edukasi dan perlindungan konsumen sehingga masyarakat memahami produk dan jasa keuangan serta dapat berhati-hati dalam melakukan investasi. 

 

Pihaknya berharap apabila masyarakat menjadi korban atau curiga terhadap suatu bentuk penawaran investasi, sebaiknya masyarakat langsung melaporkan kepada pihak kepolisian setempat supaya segera dilakukan penyelidikan apabila lokasi perusahaan investasi ilegal berada di daerah tersebut. Selain itu sampaikan juga informasinya kepada Satgas Waspada Investasi atau kantor OJK terdekat. (rls/ti)

OJK KR 5: Penguatan Industri Keuangan Tantangan Besar dan Terdekat

Medan, Jelasberita.com | Tantangan besar dan terdekat yang harus dihadapi, khususnya oleh Sumatera Utara menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2016 adalah penguatan industri jasa keuangan (IJK). Tahun 2015 merupakan tahun terakhir untuk persiapan menuju ke arah tersebut, ujar Kepala Regional 5 Sumatera Ahmad Soekro Tratmono dalam pidatonya pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015 di Hotel Aryadhuta Medan, Selasa (24/2).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan pelaku industri jasa keuangan dari industri perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank (IKNB) serta sejumlah asosiasi industri jasa keuangan. Acara tahunan yang bertujuan memberikan arahan dan pandangan kepada para pelaku industri jasa keuangan itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara serta pimpinan lembaga lainnya di Sumatera Utara.

“Mengingat bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir, kami menilai setidaknya ada 3 isu strategis yang perlu solusi integratif, yakni bagaimana optimalisasi sektor jasa keuangan pada perekonomian nasional, upaya penguatan durabilitas sektor jasa keuangan agar terwujud kestabilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan serta mengoptimalkan akses keuangan dan kemandirian finansial kepada seluruh masyakat Indonesia dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional,” kata Ahmad Soekro.

Ia menyatakan dinamika industri keuangan selama tahun 2014 baru saja dilalui dengan hasil yang baik dan kita bersyukur atas semua ini. Namun kita tidak boleh terlena karena proses pemulihan industri keuangan yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi global masih belum selesai.

Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara di akhir tahun 2014 sebesar 6,35%, telah menempatkan Sumut hampir sejajar dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa, antara lain: Jawa Barat (6,36%), Jawa Tengah (6,44%), dan DKI Jakarta (6,53%). Hal ini diyakini berpotensi besar bagi market share pertumbuhan sektor jasa keuangan di Sumut. Meskipun penciptaan lapangan kerja masih merupakan pekerjaan rumah yang terus berlanjut untuk diselesaikan, namun dengan outcomes pembiayaan/kredit di Sumut yang mencapai Rp166,87 Triliun (hingga akhir tahun 2014), dan 76,26% diantaranya merupakan pembiayaan/kredit produktif, kami optimis bahwa injeksi dana di sektor riil perekonomian akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja produktif yang jumlahnya terus bertambah.

Selain itu, hal ini diharapkan akan meningkatkan akselerasi strata masyarakat Sumut masuk ke kelas menengah. Bila hal ini dapat kita pertahankan dan tingkatkan, maka sumbangsih pertumbuhan ekonomi Sumut yang lebih tinggi dari angka harapan 2015 sebesar 6,28% oleh industri jasa keuangan bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Antisipasi terhadap seluruh kerangka pertumbuhan industri jasa keuangan nasional dan regional, perlu dilakukan, dengan lebih dini mengetahui root caused (permasalahan) yang menghambat pertumbuhan industri secara berhati-hati (prudent), namun tetap sinergis dengan program percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Sinergis dengan pandangan pemerintah, kami menilai bahwa permasalahan penyediaan infrastruktur dasar yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah ini, perlu menjadi perhatian serius. Secara fiskal, pemerintah telah mengurangi dan mengalihkan subsidi BBM kepada pembangunan infrastruktur. Industri keuangan di Sumut diharapkan dapat menanggapi ini secara positif sebagai potensi market share karena keran pembiayaan telah dibuka lebar oleh pemerintah.

OJK  mencatat bahwa pembiayaan/kredit sektor tersebut pada tahun 2014 di Sumut baru sebesar Rp5,33 Triliun dan baru mampu tumbuh 3,41%. Kami berharap dengan sinergi yang lebih baik kedepannya, keinginan dan pembiayaan/kredit di sektor tersebut tumbuh lebih baik namun tetap prudent. Prudental aspect menjadi isu yang penting untuk sektor tersebut karena persentase penyaluran dana bermasalah di sektor tersebut relatif besar (9,23%). Tidak hanya infrastruktur daratan, fokus pembangunan nasional pada sektor maritim juga perlu menjadi perhatian.

Sebagai provinsi dengan luas perairan mencapai 4.219 ribu ha, pembangunan sektor maritime menjadi hal penting bagi Sumut. Pihaknya mencatat pembiayaan di sektor ini pada 2014 hanya sebesar Rp334 Miliar. Dengan persentasi pembiayaan bermasalah yang hanya sebesar 3,29%, hal tersebut merefleksikan kompetensi dan kepatuhan yang lebih baik dalam mengelola pembiayaan di sektor tersebut.

“Kami berharap pertemuan hari ini dapat menjadi cikal semangat industri jasa keuangan Sumut dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan pembiayaan di sektor tersebut. Selain itu, penguatan kompetensi manajemen risiko lembaga jasa keuangan, tersedianya penjaminan penyelesaian proyek, dan aspek teknis pendukung lainnya diharapkan mulai lebih baik di tahun ini untuk pembiayaan di sektor konstruksi,” paparnya

OJK secara berkesinambungan mengarahkan pengembangan sektor jasa keuangan khususnya di Sumut secara optimal bagi peningkatan ekonomi regional dan nasional, melaui inisiatif strategis yaitu mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme pasar modal, memonitor realisasi target Rencana Bisnis Bank di tahun 2015, khususnya terhadap target pembiayaan agar sinergis dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan nasional sebesar 16,46%, penguatan lembaga jasa keuangan selain perbankan melalui beberapa inisiatif termasuk pengawasan dan pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penguatan pembangunan ekonomi yang sinergis dengan pelestarian lingkungan melalui green lending model, penguatan sektor jasa keuangan syariah melalui inovasi produk/jasa keuangan, dan kompetensi Sumber Daya Insani.

Untuk menciptakan akses keuangan, kemandirian dan keamanan finansial yang lebih baik dan komprehensif, kami berharap setiap lembaga keuangan di Sumut dapat mendorong strategi bisnisnya melalui perluasan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (LAKU PANDAI) perbankan khususnya bagi 2 bank umum yang berkantor pusat di Sumut dan diharapkan menjadi tuan rumah di provinsinya sendiri terhadap program inklusif tersebut, penyempurnaan layanan keuangan digital dan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Fundnet), revitalisasi peran Bank Pembangunan Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi market strategisnya sebagai penopang perputaran ekonomi daerah yang kompetitif, prudent, tidak meninggalkan kearifan lokal, serta menjadi alternatif pendukung tumbuh kembang lembaga keuangan mikro di Sumut.

Dalam rangka penetrasi pemahaman keuangan yang baik, kami berharap seluruh lembaga keuangan di Sumut dan pemerintah daerah dapat bersinergi mendukung program yang telah kami mulai sejak beberapa waktu lalu, yaitu sosialisasi kepada masyarakat umum, dan dunia pendidikan tentang produk dan jasa keuangan yang terintegrasi di semua sektor jasa keuangan. Hal ini dinilai penting karena modal penguatan ekonomi regional, bersumber dari pemahaman yang melekat dan utuh oleh pelaku ekonomi yang tercerdaskan. (rls/ti)

OJK: Investasi Mavrodi Mondial Moneybox Berpotensi Rugikan Masyarakat

By admin on April 10, 2015No Comment

Jakarta, Jelasberita.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi mengungkapkan melalui siaran persnya yang dikirim ke Jelasberita.com, Jumat (10/4), bahwa kegiatan menggerakan dana masyarakat oleh Mavrodi Mondial Moneybox atau Manusia Membantu Manusia atau MMM atau nama lain yang serupa dengan kegiatan MMM berpotensi merugikan masyarakat, dengan pertimbangan:

1. Kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan ponzi scheme yang sangat berisiko menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat;
2. Kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, tidak ada kejelasan tentang bentuk badan hukum dan domisili hukum;
3. Tidak memiliki struktur organisasi dan penanggungjawab kegiatan;
4. Kegiatan menggunakan sarana internet dengan server di luar negeri; dan
5. Banyak pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap dana yang digunakan untuk mengikuti kegiatan MMM (disampaikan melalui media sosial dan Financial Customer Care Otoritas Jasa Keuangan (FCC OJK).

Guna mencegah agar potensi risiko yang dapat merugikan masyarakat tersebut, maka OJK dan Satgas Waspada Investasi melakukan langkah-langkah antara lain:

1.  Menyampaikan permintaan pemblokiran situs internet yang digunakan dalam kegiatan MMM kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia
3. Langkah-langkah lain yang diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan di kemudian hari.

OJK menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan apapun dalam bentuk investasi agar selalu memperhatikan rasionalitas, risiko, biaya, dan manfaatnya. Kaitannya dengan hal ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan meminta informasi kepada OJK melalui Layanan Konsumen Terintegrasi mengenai penawaran investasi/ajakan pengelolaan uang yang menjanjikan tingkat imbal hasil yang sangat tinggi di luar batas kewajaran.
Langkah-langkah preventif yang telah dilakukan OJK selain edukasi dan penjelasan kepada masyarakat melalui berbagai media/sarana komunikasi, juga terus berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi untuk terus memonitor dan menindaklanjuti laporan masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut di atas.
OJK mendorong masyarakat tetap bersikap kritis dan bijaksana dalam menggunakan uangnya, baik untuk kegiatan investasi maupun kegiatan lain yang bersifat mempercayakan uangnya pada sistem atau pihak lain. Dengan demikian, berarti masyarakat menghargai dan menjaga harta benda yang diperoleh dari jerih payahnya, sehingga rencana masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan. OJK juga membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin bertanya mengenai segala produk investasi melalui saluran telepon lokal (kode area) 1-500-655 atau email konsumen@ojk.go.id. (rls/ti)

OJK Dorong Pemda Sumut Terbitkan Obligasi

Medan, Jelasberita.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah (Pemda) Sumatera Utara (untuk menerbitkan obligasi demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Penerbitan obligasi penting guna membiayai proyek-proyek yang dinilai mampu lebih mempercepat pembangunan di masing-masing daerah. Sebab, pembiayaan proyek melalui penerbitan obligasi memiliki multiplier effects dibandingkan dari anggaran pendapatan, dan belanja daerah (APBD) maupun pinjaman dari perbankan.

“Melalui penerbitan obligasi masing-masing daerah dapat lebih mudah membiayai proyek-proyek yang dapat memajukan pembangunan dan masyarakat pun dapat memperoleh keuntungan baik dari hasil proyek tersebut maupun dari pembayaran bunga bagi pemegang obligasi. Tentunya masyarakat dapat berbangga karena mereka ikut mendukung kemajuan ekonomi daerahnya” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida dalam sambutannya kepada para undangan yang mewakili masing-masing pemerintah daerah kota maupun kabupaten Sumut di Hotel Grandaston Medan, Senin (11/5).

Guna menjelaskan lebih terperinci mengenai skema penerbitan obligasi, pihaknya memaparkan materi sosialisasi obligasi daerah. Dijelaskan, untuk menerbitkan obligasi, pemerintah daerah terlebih dahulu bekerjasama dengan pihak swasta untuk menilai  dan memeriksa potensi daerah. Pemerintah dapat lebih jeli menilai mana proyek yang layak untuk dikembangkan. OJK mencontohkan, salah satu pemerintah provinsi yang saat ini merencanakan untuk menerbitkan obligasi demi mendapatka pembiayaan yakni Jawa Barat.

“Pemerintah Jawa Barat sudah berencana untuk menerbitkan obligasi demi memperoleh dana untuk membiayai proyek seperti pelabuhan tol laut dan bandara. Sumut tentunya memiliki banyak proyek-proyek yang akan dikembangkan, dan tentunya pendanaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN, maka kami mengajak pemerintah di sini untuk mendapatkan pembiayaan dari penerbitan obligasi. Tentunya kami (OJK) siap untuk membantu menjelaskan alurnya meskipun prosesnya memakan waktu lama,” terang Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal OJK Yunita Linda Sari didampingi Kepala OJK Regional 5 Ahmad Soekro sebagai moderator.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah hadirin menanyakan perihal, bagaimana jika pemerintah daerah tidak mampu membayar kembali dana yang telah diperoleh melalui penerbitan obligasi, apakah investor terbatas hanya pada penduduk lokal, dan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dua narasumber dari OJK, Nurhaida dan Yunita bersama Soekro menjawab seluruh pertanyaan . Pihaknya pun menekankan, bila pemerintah daerah berminat untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur penerbitan obligasi, dapat menghubungi OJK KR 5 atau OJK pusat.

“Obligasi yang diterbitkan tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi penduduk lokal sebab ketika obligasi sudah listing ke Bursa Efek Indonesia, semua masyarakat bebas dan berhak untuk menjadi investor, bahkan investor asing pun yang saat ini menguasai pasar modal kita. Tentunya banyak syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, dan kami siap untuk membantu. Intinya, kita sama-sama berharap uang yang ada di daerah tidak vakum tapi digunakan dan diputarkembali untuk membiayai pembangunan daerah masing-masing. Apalagi di Sumut peredaran uang masuk kategori tertinggi di tingkat nasional,” kata Nurhaida. (rls/ti)

OJK Gelar Seminar Internasional Kembangkan Inovasi Literasi Keuangan

Bali, Jelasberita.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berusaha mengembangkan berbagai inovasi program literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan, dengan menggelar seminar internasional literasi keuangan bertema Financial Literacy to Support Financial Inclusion di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/6/2015).

Seminar Internasional Tahunan OJK ini dibuka oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, dan turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono. Muliaman menjelaskan pentingnya inovasi dalam mengejar cita-cita program Melek Finansial Nasional antara lain karena dibutuhkannya upaya khusus untuk mengubah perilaku masyarakat yang sangat beragam, secara perilaku dan budaya.

Ia mengemukakan, tidak mungkin ada satu program yang bisa cocok untuk digunakan di semua kalangan masyarakat, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan seperti tingkat pengetahuan, pendidikan, dan latar belakang budaya setiap masyarakat. Dari sejumlah program literasi keuangan yang sudah dijalankan OJK bersama industri jasa keuangan dan berbagai lembaga, kegiatan literasi keuangan yang berbasis komunitas masyarakat (community based) terlihat efektif karena berawal dari kesamaan paham, kepentingan, pandangan, dan tujuan.

Program berbasis komunitas ini tidak hanya tentang mendidik masyarakat mengenai sektor keuangan, tetapi juga membawa sektor keuangan lebih dekat dengan mereka sehingga akan sejalan dengan program inklusi keuangan juga, kata Muliaman.

Untuk itu, OJK akan terus memperbanyak kerja sama dengan berbagai kalangan masyarakat khususnya pemerintah daerah untuk menjalan program literasi keuangan ini, sekaligus mensinergikan kegiatan ini dengan program penyaluran bantuan pemerintah ke masyarakat.

Dalam seminar selama dua hari tersebut (9-10 Juni), OJK menghadirkan berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan informasi mengenai program literasi keuangan yang dapat berdampak positif bagi perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi. 

Berbagai topik yang didiskusikan diantaranya merancang program literasi keuangan yang efektif, manfaat yang diperoleh oleh lembaga jasa keuangan dengan melaksanakan program literasi keuangan, dan juga hasil penelitian mengenai literasi keuangan yang tentunya bermanfaat bagi OJK, lembaga jasa keuangan maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program literasi keuangan yang dapat secara riil meningkatkan inklusi di sektor jasa keuangan.

Hasil survei nasional literasi keuangan yang diselenggarakan OJK pada 2013 di 20 provinsi dengan jumlah delapan ribu responden secara umum menunjukan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru sebesar 21,8 persen, dengan tingkat inklusi 59,7 persen. Adapun indeks literasi masyarakat golongan C,D, dan E (masyarakat berpenghasilan rendah/low income) sebesar 18,71 persen. (rls/ti)

Penurunan Kontribusi Tiga Sektor Picu Ekspor Sumut Merosot

Medan, Jelasberita.com

ekspor

          Nilai ekspor Sumatera Utara (Sumut) melalui pelabuhan muat pada Februari 2015 merosot dibandingkan bulan sebelumnya, turun dari US$627,94 juta menjadi US$555,47 juta atau anjlok 11,54 persen. Bila dibandingkan secara tahunan Februari 2014, ekspor Sumut merosot 33,05 persen. Jika dihitung akumulasi sepanjang Januari hingga Februari 2015, total nilai ekspor Sumatera Utara mencapai US$1,18 miliar, turun 23,64 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ungkap Kepala BPS Sumut Wien Kusdiatmono, dalam pemaparan rilis bulanan BPS di Aula BPS Sumut, Rabu (1/4).

            Penurunan ekspor dilatarbelakangi menyusutnya kontribusi sektor pertanian, industri, minyak dan gas dan lainnya, masing-masing turun 2,41 persen, 14,10 persen, 22,22 persen, dan 100,00. Jika dilihat secara akumulasi pada periode Januari-Februari 2015 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terlihat ekspor produk yang berasal dari sektor pertanian turun 25,73 persen, pertambangan turun 22,83 dan penggalian dan industri turun 96,55 persen pada Februari 2015. Meski demikian, berdasarkan kontribusinya terhadap keseluruhan ekspor Januari-Februari 2015, kontribusi ekspor sektor industri mencapai 77,08 persen, sektor pertanian 22,91 persen, dan kontribusi ekspor sektor pertambangan dan penggalian 0,01 persen.

         Ditinjau dari sisi komoditas pada Februari 2015, tujuh komoditas ekspor Sumut merosot sedangkan tiga komoditas lain meningkat dari bulan sebelumnya. Secara akumulasi periode Januari-Februari 2015 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, delapan komoditas unggulan turun, hanya dua komoditas yaitu komoditi kopi, teh, rempah-rempah dan buah-buahan yang mengalami kenaikan nilai ekspor dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (ti)

Pelni Akselarasi Implementasi Tol Laut Indonesia

Oleh: Damayanti*

 Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mampu mendukung percepatan impelementasi tol laut Indonesia. Tol laut merupakan agenda besar yang selama ini diperjuangkan Jokowi guna meningkatkan sistem logistik Indonesia. Tol laut yang memiliki banyak istilah seperti Pendulum Nusantara atau Sea Toll Road atau Coastal Transport, adalah sebuah sistem transportasi barang dengan menggunakan kapal berukuran besar yang memiliki kapasitas antara 3.000-4.000 TEU atau unit ekuivalen dua puluh kaki. Rencananya, kapal-kapal akan melewati sebuah jalur utama dari ujung barat hingga timur Indonesia. Konsep sederhana Jokowi untuk membuat lalu lintas laut tanpa hambatan tersebut, sangat erat kaitannya dengan peran Pelni.

Menurut pemikiran Jokowi, guna mewujudkan tol laut itu, 24 pelabuhan laut, lima di antaranya berperan sebagai  hub ports dan 19 pelabuhan pengumpul, akan dihubungkan. Lalu lintas kapal-kapal di laut diharapkan tidak mengalami gangguan layaknya jalan tol. Sistem tol laut akan menciptakan pelabuhan utama sebagai simpul distribusi barang dengan menggunakan kapal besar yang beroperasi secara terus menerus,  kemudian barang-barang dari pelabuhan tersebut didistribusikan ke pelabuhan pengumpul hingga ke pelabuhan pengumpan.

Para pengamat dan praktisi yang mendukung program tersebut, yakin tol laut akan mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia karena posisinya berada di samudra terbesar dan dihimpit benua Asia dan Australia. Program itu juga akan membantu mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN yang tidak lama lagi. Akan tetapi, guna mewujudkan program tersebut, dibutuhkan dukungan dari perusahaan pelayaran untuk pengangkutan.

Pelni, diharapkan berperan menjadi corong utama guna mendukung penyediaan kapal-kapal besar yang melayani jasa pengangkutan laut. Kehadiran Pelni dalam tol laut diyakini akan membantu mengurangi disparitas harga yang tajam antara wilayah barat dan timur Indonesia. Apalagi Pelni satu-satunya perusahaan pelayaran yang rutin melewati wilayah pedalaman.

Untuk mendukung pemerintah mewujudkan program tol laut, Pelni belakangan terlihat antusias menyiapkan investasi besar untuk pembelian kapal, penambahan sumber daya manusia (SDM) dan berbagai hal lainnya. Selama ini, Pelni juga telah melayani seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan tugas yang diberikan Kementerian Perhubungan melalui skema public service obligation (PSO). Pelni pun menganggap program tol laut sebagai kesempatan untuk ekspansi bisnis dengan meningkatkan pendapatan melalui bisnis kargo.

Dengan sumber daya alam yang dimiliki Pelni saat ini, jalur pelayarannya telah menjangkau hingga ke pulau terluar Indonesia, yang meliputi lebih dari 200 pelabuhan. Lagipula, pelabuhan yang digunakan sebagai jalur tol laut merupakan bagian dari rute pelayaran kapal-kapal Pelni. Hal ini menjadi sisi kelebihan daripada Pelni mengingat tidak seluruh perusahaan pelayaran sanggup melayani dan memiliki rute sebanyak yang disediakan Pelni.

Akhir-akhir ini, perusahaan pelayaran itu dikabarkan telah mengirimkan proposal kepada Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan jasa tol laut pada bulan ini. Pelni berjuang untuk meningkatkan kontribusi bisnis kargonya hingga 50 persen tahun ini, naik dari 30 persen dengan tujuan memajukan operasinya. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyatakan pemerintah berencana untuk memberikan insentif kepada para pemilik kapal guna mengoperasikan jasa tol laut, salah satu di dalamnya adalah perusahaan plat merah itu.

Pemerintah yakin Pelni akan menjadi tombak utama dan model bagi perusahaan pelayaran Indonesia dalam program tol laut. Kehadiran Pelni diharapkan dapat membantu pemerintah mempercepat realisasi tol laut. Apalagi Indonesia kini telah memiliki beberapa pelabuhan hebat seperti Kuala Tanjung yang mampu mengimbangi pelabuhan internasional Singapura dan Port Klang Malaysia, khususnya didukung posisinya yang sangat strategis berbatasan langsung dengan selat Malaka. Ditambah lagi Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara yang berhadapan langsung ke Laut Pasifik, memberikan keuntungan tersendiri untuk arus barang dari Asia Timur.

Selain pemerintah, program tol laut pun mendapat dukungan dari Indonesian  Indonesia National Shipowners Association (INSA). Pihaknya menyerukan pemerintah mengalihkan subsidi yang selama ini disisihkan untuk perbaikan jalan atau subsidi BBM truk pengangkut barang, ke industri pelayaran agar perusahaan pelayaran mampu menambah armadanya.

Tantangan dan Peluang

Tidak bisa dipungkiri syarat kapal barang dengan kapasitas 3000-4000 TEU untuk melayani di lintasan tol laut menjadi tantangan bagi Indonesia. Selama ini Pelni hanya mampu menyediakan kapal berukuran di bawah 3.000 TEU. Penyediaan kapal dengan kapasitas seperti itu membutuhkan penggalangan dana dari berbagai pihak. Sebagai perusahaan dalam negeri yang selama ini berperan dalam menunjang ekonomi Tanah Air, seharusnya Pelni mendapatkan peluang kesempatan untuk diberi dukungan guna menyediakan kapal bermuatan seperti itu. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung Pelni untuk tol laut di antaranya:

Pertama, pembenahan pelabuhan. Program tol laut dan Pelni mustahil berjalan dengan baik tanpa dukungan performa pelabuhan yang bagus. Membenahi pelabuhan artinya memperbaiki mata rantai logistik. Membenahi seluruh pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan yang saling terkoneksi. Itu tidak hanya membutuhkan investasi besar tapi juga memerlukan pengetahuan dan keahilan dari para pemangku kepentingan.

Kedua, pembenahan infrastruktur beserta penunjangnya dalam suatu pelabuhan. Perbaikan  tersebut seperti kedalaman alur pelayaran, penambahan kapasitas harbour mobile crane, perbaikan kolam dermaga, dan pemecah ombak. Di samping itu, perbaikan pada infrastruktur penunjang pelabuhan misalnya utility area sebagai fasilitas penunjang aktivitas bongkar muat misalnya container warehouse, cold storage, shipping agent dan distribution area shipping area.

Dukungan Pelni untuk tol laut akan memberikan dampak luas terhadap transportasi laut di Tanah Air baik, terutama dari segi ekonomi dan sosial. Dengan bertambahnya armada kapal laut Pelni, bertambah pula tenaga kerja yang direkrut di sektor pelayaran. Seperti harapan Jokowi, bila kapal rutin berlayar, tingkat disparitas harga barang-barang di Indonesia Timur tidak lagi senjang. Dengan sistem logistik yang tertata bagus, harga satu sak semen di Jawa Rp.70ribu tidak lagi dijual seharga Rp.1juta di Papua akibat logistik yang payah.

Harapan lain, dengan sistem logistik yang maju, peringkat logistik Indonesia tidak hanya meningkat. Lebih dari itu, Indonesia mampu merebut seluruh kesempatan mengekspansikan pemasaran produk hingga ke negara-negara lain karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication yaitu Selat Malaka di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Transportasi laut sebagai penghubung antar pulau menempati peran yang penting apabila kita bicara dalam konteks percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

*Penulis adalah Reporter Harian Analisa.

Coastal Transport, impelementasi tol laut, Konsep sederhana Jokowi, Pelni, Pendulum Nusantara, Sea Toll Road, Tol Laut