OJK KR 5: Penguatan Industri Keuangan Tantangan Besar dan Terdekat
Medan, Jelasberita.com
| Tantangan besar dan terdekat yang harus dihadapi, khususnya oleh
Sumatera Utara menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN di 2016
adalah penguatan industri jasa keuangan (IJK). Tahun 2015 merupakan
tahun terakhir untuk persiapan menuju ke arah tersebut, ujar Kepala
Regional 5 Sumatera Ahmad Soekro Tratmono dalam pidatonya pada Pertemuan
Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015 di Hotel Aryadhuta Medan,
Selasa (24/2).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh
pimpinan pelaku industri jasa keuangan dari industri perbankan, pasar
modal, industri keuangan non bank (IKNB) serta sejumlah asosiasi
industri jasa keuangan. Acara tahunan yang bertujuan memberikan arahan
dan pandangan kepada para pelaku industri jasa keuangan itu dihadiri
oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumut, Kepala Perwakilan Bank
Indonesia Sumatera Utara serta pimpinan lembaga lainnya di Sumatera
Utara.
“Mengingat bahwa tahun ini merupakan
tahun terakhir, kami menilai setidaknya ada 3 isu strategis yang perlu
solusi integratif, yakni bagaimana optimalisasi sektor jasa keuangan
pada perekonomian nasional, upaya penguatan durabilitas sektor jasa
keuangan agar terwujud kestabilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan
serta mengoptimalkan akses keuangan dan kemandirian finansial kepada
seluruh masyakat Indonesia dalam mendukung pemerataan pembangunan
nasional,” kata Ahmad Soekro.
Ia menyatakan dinamika industri keuangan
selama tahun 2014 baru saja dilalui dengan hasil yang baik dan kita
bersyukur atas semua ini. Namun kita tidak boleh terlena karena proses
pemulihan industri keuangan yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi
global masih belum selesai.
Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara di akhir
tahun 2014 sebesar 6,35%, telah menempatkan Sumut hampir sejajar dengan
beberapa provinsi di Pulau Jawa, antara lain: Jawa Barat (6,36%), Jawa
Tengah (6,44%), dan DKI Jakarta (6,53%). Hal ini diyakini berpotensi
besar bagi market share pertumbuhan sektor jasa keuangan di Sumut.
Meskipun penciptaan lapangan kerja masih merupakan pekerjaan rumah yang
terus berlanjut untuk diselesaikan, namun dengan outcomes
pembiayaan/kredit di Sumut yang mencapai Rp166,87 Triliun (hingga akhir
tahun 2014), dan 76,26% diantaranya merupakan pembiayaan/kredit
produktif, kami optimis bahwa injeksi dana di sektor riil perekonomian
akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja
produktif yang jumlahnya terus bertambah.
Selain itu, hal ini diharapkan akan
meningkatkan akselerasi strata masyarakat Sumut masuk ke kelas menengah.
Bila hal ini dapat kita pertahankan dan tingkatkan, maka sumbangsih
pertumbuhan ekonomi Sumut yang lebih tinggi dari angka harapan 2015
sebesar 6,28% oleh industri jasa keuangan bukan hal yang mustahil untuk
diwujudkan.
Antisipasi terhadap seluruh kerangka
pertumbuhan industri jasa keuangan nasional dan regional, perlu
dilakukan, dengan lebih dini mengetahui root caused (permasalahan) yang
menghambat pertumbuhan industri secara berhati-hati (prudent), namun
tetap sinergis dengan program percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Sinergis dengan pandangan pemerintah,
kami menilai bahwa permasalahan penyediaan infrastruktur dasar yang
mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah ini,
perlu menjadi perhatian serius. Secara fiskal, pemerintah telah
mengurangi dan mengalihkan subsidi BBM kepada pembangunan infrastruktur.
Industri keuangan di Sumut diharapkan dapat menanggapi ini secara
positif sebagai potensi market share karena keran pembiayaan telah
dibuka lebar oleh pemerintah.
OJK mencatat bahwa pembiayaan/kredit
sektor tersebut pada tahun 2014 di Sumut baru sebesar Rp5,33 Triliun dan
baru mampu tumbuh 3,41%. Kami berharap dengan sinergi yang lebih baik
kedepannya, keinginan dan pembiayaan/kredit di sektor tersebut tumbuh
lebih baik namun tetap prudent. Prudental aspect menjadi isu yang
penting untuk sektor tersebut karena persentase penyaluran dana
bermasalah di sektor tersebut relatif besar (9,23%). Tidak hanya
infrastruktur daratan, fokus pembangunan nasional pada sektor maritim
juga perlu menjadi perhatian.
Sebagai provinsi dengan luas perairan
mencapai 4.219 ribu ha, pembangunan sektor maritime menjadi hal penting
bagi Sumut. Pihaknya mencatat pembiayaan di sektor ini pada 2014 hanya
sebesar Rp334 Miliar. Dengan persentasi pembiayaan bermasalah yang hanya
sebesar 3,29%, hal tersebut merefleksikan kompetensi dan kepatuhan yang
lebih baik dalam mengelola pembiayaan di sektor tersebut.
“Kami berharap pertemuan hari ini dapat menjadi cikal semangat industri jasa keuangan Sumut dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan pembiayaan di sektor tersebut. Selain itu, penguatan kompetensi manajemen risiko lembaga jasa keuangan, tersedianya penjaminan penyelesaian proyek, dan aspek teknis pendukung lainnya diharapkan mulai lebih baik di tahun ini untuk pembiayaan di sektor konstruksi,” paparnya
OJK secara berkesinambungan mengarahkan
pengembangan sektor jasa keuangan khususnya di Sumut secara optimal bagi
peningkatan ekonomi regional dan nasional, melaui inisiatif strategis
yaitu mendorong pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme
pasar modal, memonitor realisasi target Rencana Bisnis Bank di tahun
2015, khususnya terhadap target pembiayaan agar sinergis dengan
rata-rata pertumbuhan pembiayaan nasional sebesar 16,46%, penguatan
lembaga jasa keuangan selain perbankan melalui beberapa inisiatif
termasuk pengawasan dan pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM),
penguatan pembangunan ekonomi yang sinergis dengan pelestarian
lingkungan melalui green lending model, penguatan sektor jasa keuangan
syariah melalui inovasi produk/jasa keuangan, dan kompetensi Sumber Daya
Insani.
Untuk menciptakan akses keuangan,
kemandirian dan keamanan finansial yang lebih baik dan komprehensif,
kami berharap setiap lembaga keuangan di Sumut dapat mendorong strategi
bisnisnya melalui perluasan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka
keuangan inklusif (LAKU PANDAI) perbankan khususnya bagi 2 bank umum
yang berkantor pusat di Sumut dan diharapkan menjadi tuan rumah di
provinsinya sendiri terhadap program inklusif tersebut, penyempurnaan
layanan keuangan digital dan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
(Fundnet), revitalisasi peran Bank Pembangunan Daerah yang disesuaikan
dengan kemampuan dan potensi market strategisnya sebagai penopang
perputaran ekonomi daerah yang kompetitif, prudent, tidak meninggalkan
kearifan lokal, serta menjadi alternatif pendukung tumbuh kembang
lembaga keuangan mikro di Sumut.
Dalam rangka penetrasi pemahaman
keuangan yang baik, kami berharap seluruh lembaga keuangan di Sumut dan
pemerintah daerah dapat bersinergi mendukung program yang telah kami
mulai sejak beberapa waktu lalu, yaitu sosialisasi kepada masyarakat
umum, dan dunia pendidikan tentang produk dan jasa keuangan yang
terintegrasi di semua sektor jasa keuangan. Hal ini dinilai penting
karena modal penguatan ekonomi regional, bersumber dari pemahaman yang
melekat dan utuh oleh pelaku ekonomi yang tercerdaskan. (rls/ti)
