OJK Dorong Pemda Sumut Terbitkan Obligasi

Medan, Jelasberita.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah (Pemda) Sumatera Utara (untuk menerbitkan obligasi demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Penerbitan obligasi penting guna membiayai proyek-proyek yang dinilai mampu lebih mempercepat pembangunan di masing-masing daerah. Sebab, pembiayaan proyek melalui penerbitan obligasi memiliki multiplier effects dibandingkan dari anggaran pendapatan, dan belanja daerah (APBD) maupun pinjaman dari perbankan.

“Melalui penerbitan obligasi masing-masing daerah dapat lebih mudah membiayai proyek-proyek yang dapat memajukan pembangunan dan masyarakat pun dapat memperoleh keuntungan baik dari hasil proyek tersebut maupun dari pembayaran bunga bagi pemegang obligasi. Tentunya masyarakat dapat berbangga karena mereka ikut mendukung kemajuan ekonomi daerahnya” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida dalam sambutannya kepada para undangan yang mewakili masing-masing pemerintah daerah kota maupun kabupaten Sumut di Hotel Grandaston Medan, Senin (11/5).

Guna menjelaskan lebih terperinci mengenai skema penerbitan obligasi, pihaknya memaparkan materi sosialisasi obligasi daerah. Dijelaskan, untuk menerbitkan obligasi, pemerintah daerah terlebih dahulu bekerjasama dengan pihak swasta untuk menilai  dan memeriksa potensi daerah. Pemerintah dapat lebih jeli menilai mana proyek yang layak untuk dikembangkan. OJK mencontohkan, salah satu pemerintah provinsi yang saat ini merencanakan untuk menerbitkan obligasi demi mendapatka pembiayaan yakni Jawa Barat.

“Pemerintah Jawa Barat sudah berencana untuk menerbitkan obligasi demi memperoleh dana untuk membiayai proyek seperti pelabuhan tol laut dan bandara. Sumut tentunya memiliki banyak proyek-proyek yang akan dikembangkan, dan tentunya pendanaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN, maka kami mengajak pemerintah di sini untuk mendapatkan pembiayaan dari penerbitan obligasi. Tentunya kami (OJK) siap untuk membantu menjelaskan alurnya meskipun prosesnya memakan waktu lama,” terang Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal OJK Yunita Linda Sari didampingi Kepala OJK Regional 5 Ahmad Soekro sebagai moderator.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah hadirin menanyakan perihal, bagaimana jika pemerintah daerah tidak mampu membayar kembali dana yang telah diperoleh melalui penerbitan obligasi, apakah investor terbatas hanya pada penduduk lokal, dan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dua narasumber dari OJK, Nurhaida dan Yunita bersama Soekro menjawab seluruh pertanyaan . Pihaknya pun menekankan, bila pemerintah daerah berminat untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur penerbitan obligasi, dapat menghubungi OJK KR 5 atau OJK pusat.

“Obligasi yang diterbitkan tentunya tidak hanya diperuntukkan bagi penduduk lokal sebab ketika obligasi sudah listing ke Bursa Efek Indonesia, semua masyarakat bebas dan berhak untuk menjadi investor, bahkan investor asing pun yang saat ini menguasai pasar modal kita. Tentunya banyak syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, dan kami siap untuk membantu. Intinya, kita sama-sama berharap uang yang ada di daerah tidak vakum tapi digunakan dan diputarkembali untuk membiayai pembangunan daerah masing-masing. Apalagi di Sumut peredaran uang masuk kategori tertinggi di tingkat nasional,” kata Nurhaida. (rls/ti)

OJK Gelar Seminar Internasional Kembangkan Inovasi Literasi Keuangan

Bali, Jelasberita.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berusaha mengembangkan berbagai inovasi program literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan, dengan menggelar seminar internasional literasi keuangan bertema Financial Literacy to Support Financial Inclusion di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/6/2015).

Seminar Internasional Tahunan OJK ini dibuka oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, dan turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono. Muliaman menjelaskan pentingnya inovasi dalam mengejar cita-cita program Melek Finansial Nasional antara lain karena dibutuhkannya upaya khusus untuk mengubah perilaku masyarakat yang sangat beragam, secara perilaku dan budaya.

Ia mengemukakan, tidak mungkin ada satu program yang bisa cocok untuk digunakan di semua kalangan masyarakat, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan seperti tingkat pengetahuan, pendidikan, dan latar belakang budaya setiap masyarakat. Dari sejumlah program literasi keuangan yang sudah dijalankan OJK bersama industri jasa keuangan dan berbagai lembaga, kegiatan literasi keuangan yang berbasis komunitas masyarakat (community based) terlihat efektif karena berawal dari kesamaan paham, kepentingan, pandangan, dan tujuan.

Program berbasis komunitas ini tidak hanya tentang mendidik masyarakat mengenai sektor keuangan, tetapi juga membawa sektor keuangan lebih dekat dengan mereka sehingga akan sejalan dengan program inklusi keuangan juga, kata Muliaman.

Untuk itu, OJK akan terus memperbanyak kerja sama dengan berbagai kalangan masyarakat khususnya pemerintah daerah untuk menjalan program literasi keuangan ini, sekaligus mensinergikan kegiatan ini dengan program penyaluran bantuan pemerintah ke masyarakat.

Dalam seminar selama dua hari tersebut (9-10 Juni), OJK menghadirkan berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan informasi mengenai program literasi keuangan yang dapat berdampak positif bagi perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi. 

Berbagai topik yang didiskusikan diantaranya merancang program literasi keuangan yang efektif, manfaat yang diperoleh oleh lembaga jasa keuangan dengan melaksanakan program literasi keuangan, dan juga hasil penelitian mengenai literasi keuangan yang tentunya bermanfaat bagi OJK, lembaga jasa keuangan maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program literasi keuangan yang dapat secara riil meningkatkan inklusi di sektor jasa keuangan.

Hasil survei nasional literasi keuangan yang diselenggarakan OJK pada 2013 di 20 provinsi dengan jumlah delapan ribu responden secara umum menunjukan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru sebesar 21,8 persen, dengan tingkat inklusi 59,7 persen. Adapun indeks literasi masyarakat golongan C,D, dan E (masyarakat berpenghasilan rendah/low income) sebesar 18,71 persen. (rls/ti)

Penurunan Kontribusi Tiga Sektor Picu Ekspor Sumut Merosot

Medan, Jelasberita.com

ekspor

          Nilai ekspor Sumatera Utara (Sumut) melalui pelabuhan muat pada Februari 2015 merosot dibandingkan bulan sebelumnya, turun dari US$627,94 juta menjadi US$555,47 juta atau anjlok 11,54 persen. Bila dibandingkan secara tahunan Februari 2014, ekspor Sumut merosot 33,05 persen. Jika dihitung akumulasi sepanjang Januari hingga Februari 2015, total nilai ekspor Sumatera Utara mencapai US$1,18 miliar, turun 23,64 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ungkap Kepala BPS Sumut Wien Kusdiatmono, dalam pemaparan rilis bulanan BPS di Aula BPS Sumut, Rabu (1/4).

            Penurunan ekspor dilatarbelakangi menyusutnya kontribusi sektor pertanian, industri, minyak dan gas dan lainnya, masing-masing turun 2,41 persen, 14,10 persen, 22,22 persen, dan 100,00. Jika dilihat secara akumulasi pada periode Januari-Februari 2015 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terlihat ekspor produk yang berasal dari sektor pertanian turun 25,73 persen, pertambangan turun 22,83 dan penggalian dan industri turun 96,55 persen pada Februari 2015. Meski demikian, berdasarkan kontribusinya terhadap keseluruhan ekspor Januari-Februari 2015, kontribusi ekspor sektor industri mencapai 77,08 persen, sektor pertanian 22,91 persen, dan kontribusi ekspor sektor pertambangan dan penggalian 0,01 persen.

         Ditinjau dari sisi komoditas pada Februari 2015, tujuh komoditas ekspor Sumut merosot sedangkan tiga komoditas lain meningkat dari bulan sebelumnya. Secara akumulasi periode Januari-Februari 2015 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, delapan komoditas unggulan turun, hanya dua komoditas yaitu komoditi kopi, teh, rempah-rempah dan buah-buahan yang mengalami kenaikan nilai ekspor dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (ti)

Pelni Akselarasi Implementasi Tol Laut Indonesia

Oleh: Damayanti*

 Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mampu mendukung percepatan impelementasi tol laut Indonesia. Tol laut merupakan agenda besar yang selama ini diperjuangkan Jokowi guna meningkatkan sistem logistik Indonesia. Tol laut yang memiliki banyak istilah seperti Pendulum Nusantara atau Sea Toll Road atau Coastal Transport, adalah sebuah sistem transportasi barang dengan menggunakan kapal berukuran besar yang memiliki kapasitas antara 3.000-4.000 TEU atau unit ekuivalen dua puluh kaki. Rencananya, kapal-kapal akan melewati sebuah jalur utama dari ujung barat hingga timur Indonesia. Konsep sederhana Jokowi untuk membuat lalu lintas laut tanpa hambatan tersebut, sangat erat kaitannya dengan peran Pelni.

Menurut pemikiran Jokowi, guna mewujudkan tol laut itu, 24 pelabuhan laut, lima di antaranya berperan sebagai  hub ports dan 19 pelabuhan pengumpul, akan dihubungkan. Lalu lintas kapal-kapal di laut diharapkan tidak mengalami gangguan layaknya jalan tol. Sistem tol laut akan menciptakan pelabuhan utama sebagai simpul distribusi barang dengan menggunakan kapal besar yang beroperasi secara terus menerus,  kemudian barang-barang dari pelabuhan tersebut didistribusikan ke pelabuhan pengumpul hingga ke pelabuhan pengumpan.

Para pengamat dan praktisi yang mendukung program tersebut, yakin tol laut akan mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia karena posisinya berada di samudra terbesar dan dihimpit benua Asia dan Australia. Program itu juga akan membantu mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN yang tidak lama lagi. Akan tetapi, guna mewujudkan program tersebut, dibutuhkan dukungan dari perusahaan pelayaran untuk pengangkutan.

Pelni, diharapkan berperan menjadi corong utama guna mendukung penyediaan kapal-kapal besar yang melayani jasa pengangkutan laut. Kehadiran Pelni dalam tol laut diyakini akan membantu mengurangi disparitas harga yang tajam antara wilayah barat dan timur Indonesia. Apalagi Pelni satu-satunya perusahaan pelayaran yang rutin melewati wilayah pedalaman.

Untuk mendukung pemerintah mewujudkan program tol laut, Pelni belakangan terlihat antusias menyiapkan investasi besar untuk pembelian kapal, penambahan sumber daya manusia (SDM) dan berbagai hal lainnya. Selama ini, Pelni juga telah melayani seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan tugas yang diberikan Kementerian Perhubungan melalui skema public service obligation (PSO). Pelni pun menganggap program tol laut sebagai kesempatan untuk ekspansi bisnis dengan meningkatkan pendapatan melalui bisnis kargo.

Dengan sumber daya alam yang dimiliki Pelni saat ini, jalur pelayarannya telah menjangkau hingga ke pulau terluar Indonesia, yang meliputi lebih dari 200 pelabuhan. Lagipula, pelabuhan yang digunakan sebagai jalur tol laut merupakan bagian dari rute pelayaran kapal-kapal Pelni. Hal ini menjadi sisi kelebihan daripada Pelni mengingat tidak seluruh perusahaan pelayaran sanggup melayani dan memiliki rute sebanyak yang disediakan Pelni.

Akhir-akhir ini, perusahaan pelayaran itu dikabarkan telah mengirimkan proposal kepada Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan jasa tol laut pada bulan ini. Pelni berjuang untuk meningkatkan kontribusi bisnis kargonya hingga 50 persen tahun ini, naik dari 30 persen dengan tujuan memajukan operasinya. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyatakan pemerintah berencana untuk memberikan insentif kepada para pemilik kapal guna mengoperasikan jasa tol laut, salah satu di dalamnya adalah perusahaan plat merah itu.

Pemerintah yakin Pelni akan menjadi tombak utama dan model bagi perusahaan pelayaran Indonesia dalam program tol laut. Kehadiran Pelni diharapkan dapat membantu pemerintah mempercepat realisasi tol laut. Apalagi Indonesia kini telah memiliki beberapa pelabuhan hebat seperti Kuala Tanjung yang mampu mengimbangi pelabuhan internasional Singapura dan Port Klang Malaysia, khususnya didukung posisinya yang sangat strategis berbatasan langsung dengan selat Malaka. Ditambah lagi Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara yang berhadapan langsung ke Laut Pasifik, memberikan keuntungan tersendiri untuk arus barang dari Asia Timur.

Selain pemerintah, program tol laut pun mendapat dukungan dari Indonesian  Indonesia National Shipowners Association (INSA). Pihaknya menyerukan pemerintah mengalihkan subsidi yang selama ini disisihkan untuk perbaikan jalan atau subsidi BBM truk pengangkut barang, ke industri pelayaran agar perusahaan pelayaran mampu menambah armadanya.

Tantangan dan Peluang

Tidak bisa dipungkiri syarat kapal barang dengan kapasitas 3000-4000 TEU untuk melayani di lintasan tol laut menjadi tantangan bagi Indonesia. Selama ini Pelni hanya mampu menyediakan kapal berukuran di bawah 3.000 TEU. Penyediaan kapal dengan kapasitas seperti itu membutuhkan penggalangan dana dari berbagai pihak. Sebagai perusahaan dalam negeri yang selama ini berperan dalam menunjang ekonomi Tanah Air, seharusnya Pelni mendapatkan peluang kesempatan untuk diberi dukungan guna menyediakan kapal bermuatan seperti itu. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung Pelni untuk tol laut di antaranya:

Pertama, pembenahan pelabuhan. Program tol laut dan Pelni mustahil berjalan dengan baik tanpa dukungan performa pelabuhan yang bagus. Membenahi pelabuhan artinya memperbaiki mata rantai logistik. Membenahi seluruh pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan yang saling terkoneksi. Itu tidak hanya membutuhkan investasi besar tapi juga memerlukan pengetahuan dan keahilan dari para pemangku kepentingan.

Kedua, pembenahan infrastruktur beserta penunjangnya dalam suatu pelabuhan. Perbaikan  tersebut seperti kedalaman alur pelayaran, penambahan kapasitas harbour mobile crane, perbaikan kolam dermaga, dan pemecah ombak. Di samping itu, perbaikan pada infrastruktur penunjang pelabuhan misalnya utility area sebagai fasilitas penunjang aktivitas bongkar muat misalnya container warehouse, cold storage, shipping agent dan distribution area shipping area.

Dukungan Pelni untuk tol laut akan memberikan dampak luas terhadap transportasi laut di Tanah Air baik, terutama dari segi ekonomi dan sosial. Dengan bertambahnya armada kapal laut Pelni, bertambah pula tenaga kerja yang direkrut di sektor pelayaran. Seperti harapan Jokowi, bila kapal rutin berlayar, tingkat disparitas harga barang-barang di Indonesia Timur tidak lagi senjang. Dengan sistem logistik yang tertata bagus, harga satu sak semen di Jawa Rp.70ribu tidak lagi dijual seharga Rp.1juta di Papua akibat logistik yang payah.

Harapan lain, dengan sistem logistik yang maju, peringkat logistik Indonesia tidak hanya meningkat. Lebih dari itu, Indonesia mampu merebut seluruh kesempatan mengekspansikan pemasaran produk hingga ke negara-negara lain karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication yaitu Selat Malaka di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Transportasi laut sebagai penghubung antar pulau menempati peran yang penting apabila kita bicara dalam konteks percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

*Penulis adalah Reporter Harian Analisa.

Coastal Transport, impelementasi tol laut, Konsep sederhana Jokowi, Pelni, Pendulum Nusantara, Sea Toll Road, Tol Laut

Perkuat Hubungan Indonesia-Jepang, JETRO Jajaki Peluang Kerja Sama Lebih Besar dengan RI

Bendera Indonesia dan Jepang

Davos. Jelasberita.com | Di sela-sela kegiatan World Economic Forum (WEF), Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melakukan pertemuan dengan Executive Director of Japan External Trade Organization (JETRO) Hiroyuki Ishige, kemarin (23/1), di Davos, Swiss. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat kunjungan kerja Mendag ke Tokyo, Jepang, pada 20 Januari 2015.

“Dalam pertemuan tersebut, pihak JETRO menyampaikan kemungkinan peranan yang dapat dilakukan oleh JETRO dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi, dagang, dan industri antara Indonesia dan Jepang,”ungkap Rachmat.

Rachmat menambahkan bahwa beberapa sektor menjadi perhatian JETRO saat ini, antara lain pertanian, pembangunan infrastruktur, dan kemaritiman. Terkait isu pertanian, JETRO berharap agar produk pertanian Jepang dapat memasuki pasar Indonesia tanpa mengalami hambatan karantina dan teknis yang berlebihan, termasuk nantinya kepentingan Jepang di produk “beef’.

JETRO juga menyampaikan keprihatinannya atas semakin maraknya pemberitaan di media massa Indonesia yang mengkritik hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang dalam kerangka FTA. Jepang berharap pandangan tersebut tidak mencerminkan persepsi pemerintahan Indonesia saat ini. Lebih lanjut, Jepang mengharapkan agar para investor maupun kalangan pelaku usaha Indonesia dapat melakukan investasi di Jepang.

Indonesia menyambut baik inisiatif Jepang untuk meningkatkan lagi hubungan kerja sama ekonomi, dagang, dan industri antara kedua negara, khususnya dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi produk ekspor Indonesia. “Kami berharap JETRO dapat berperan dalam peningkatan kapasitas Indonesia di sektor pertanian untuk menciptakan “nilai tambah” dan daya saing produk ekspor pertanian Indonesia. Saat ini, persepsi masyarakat di Indonesia sudah mulai memprioritaskan aspek kualitas dibandingkan harga murah suatu produk,” jelas Rachmat.

Pada pertemuan tersebut, Mendag juga menyampaikan kepada JETRO bahwa salah satu program dukungan yang dapat dilakukan JETRO adalah dengan meningkatkan lagi program pengembangan “one village-one product” bagi Indonesia, sebagaimana upaya tersebut pernah dirintis oleh JETRO.

Hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang yang sudah terjalin baik selama ini dalam kerangka FTA akan tetap dipertahankan bagi kepentingan kedua belah pihak. Selain itu, perluasan hubungan kerja sama ekonomi dalam Iingkup ASEAN—Regional Comprehensive Economic Partnership (ASEAN—RCEP) juga merupakan kepentingan kedua negara dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan.(rilis/ti)

Baca Berita Serupa di : Berita Bisnis

Bisnis, ekonomi, Indonesia, jepang, JETRO, kerjasama, Keuangan, WEF

Pemerintah dan BEI Perpanjang Perjanjian Kerja Sama

Jakarta, Jelasberita.com | Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (sebelumnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang -red), memperpanjang perjanjian kerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Perjanjian ini merupakan adendum keempat, dan lanjutan dari kesepakatan kedua belah pihak sejak tahun 2003. Melalui perjanjian ini, BEI mengumumkan dan mencatatkan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di dalam negari dan dapat diperdagangkan.

“Pencatatan obligasi negara di bursa adalah hal yang lazim dilakukan dalam rangka meningkatkan likuiditas obligasi negara dimaksud. Dengan dicatatkan di bursa, informasi-nya semakin transparan, akuntabel dan berkualitas, sehingga obligasi negara semakin memiliki exposure, baik di pasar domestik maupun global,” papar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, di Gedung BEI pada Senin (16/2).

Sebagai informasi, kerja sama Kemenkeu dan BEI sudah terjalin sejak tahun 2000, dimana pertama kali obligasi negara yang diterbitkan oleh pemerintah mulai diperdagangkan. Saat itu, pemerintah mencatatkannya di Bursa Efek Surabaya, sebelum bergabung dengan Bursa Efek Jakarta dan menjadi BEI. (rls/ti)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, DJPPR, kerjasama BEI dan Pemerintah, Obligasi, PT Bursa Efek Indonesia

BEI Ciptakan Inisiatif Baru di 2015 dan Catat Sejumlah Rekor di 2014

Jakarta. Jelasberita.com |Perkembangan pasar modal Indonesia di sepanjang 2014 menunjukkan pencapaian positif yang disertai dengan tercatatnya sejumlah rekor baru. Hal ini tidak terlepas dari beberapa inisiatif baru yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk terus meningkatkan kontribusi pasar modal  terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama seluruh pelaku pasar, beberapa persiapan juga terus dilakukan oleh BEI agar dapat meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai diberlakukan di 2015 mendatang.

Serangkaian inisiatif yang dilakukan oleh BEI adalah, pertama, perubahan satuan perdagangan (lot size) dan perubahan fraksi harga untuk Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang diberlakukan sejak 6 Januari 2014. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya BEI untuk melakukan pendalaman pasar (market deepening), membuka akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan (financial inclusion), serta memperluas inklusivitas investasi di pasar modal sehingga dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan agar dapat menurunkan volatilitas perdagangan saham sehingga perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menjadi lebih stabil.

Pengaruh suhu politik akibat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Juli 2014 tidak menyurutkan optimisme investor untuk tetap bertransaksi di pasar modal Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pergerakan IHSG yang mengalami kenaikan 21,15%, yaitu dari 4.274,177 poin pada akhir 2013 menjadi 5.178,373 poin pada 29 Desember 2014. Bahkan pada 8 September 2014, IHSG telah berhasil mencatatkan rekor indeks tertinggi sepanjang sejarah dengan ditutup pada level 5.246,489 poin. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar saham meningkat sebesar 22,76% dari Rp4.219 triliun pada akhir Desember 2013 menjadi Rp5.179 triliun pada 29 Desember 2014.

Pertumbuhan IHSG secara year to date tersebut tercatat sebagai yang tertinggi keempat jika dibandingkan dengan bursa-bursa utama di kawasan regional dan dunia. Peningkatan persentase level IHSG hanya di bawah Bursa Shanghai (dengan kenaikan 49,72%), Bursa India (28,52%), dan Philipina (22,76%). Level IHSG di sepanjang 2014 telah melebihi Bursa Thailand (15,15%), Indeks Nikkei Jepang (8,83%), Bursa Singapura (6,32%), Bursa Hongkong (2%), Bursa Australia (1,75%), Indeks FTSE 100 Inggris (-1,71%),  Bursa Korea (-4,15%), Indeks Dow Jones Amerika Serikat (-4,95%), dan Bursa Malaysia (-5,28%). Bahkan secara jangka panjang, pertumbuhan IHSG dalam enam tahun terakhir (2008-29 Desember 2014) tercatat berada di urutan kedua dengan jumlah pertumbuhan return sebesar 282,05%.

Peluang dan keuntungan dari berinvestasi di pasar modal Indonesia semakin meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor asing. Tercatat di periode Januari hingga 29 Desember 2014 investor asing membukukan beli bersih (net buying) yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar Rp40,102 triliun. Meski demikian, untuk membuat performa IHSG menjadi lebih stabil, BEI terus berupaya meningkatkan partisipasi investor domestik.

Inisiatif kedua, adalah BEI mengimplementasikan penggolongan atau taksonomi sistem pelaporan yang berbasis eXtensible Business Reporting Language (XBRL). XBRL adalah standar global untuk format elektronik yang digunakan untuk mempertukarkan atau mendistribusikan informasi bisnis. Taksonomi tersebut nantinya akan memudahkan BEI dalam melakukan pemantauan emiten serta mempermudah investor serta stakeholder pasar modal Indonesia untuk menganalisa laporan keuangan emiten yang tercatat di BEI.

Program inisiatif BEI bersama SRO (Self Regulatory Organization) lainnya yang ketiga adalah Gerakan Nasional Cinta (GeNTa) Pasar Modal. Didukung oleh OJK, GeNTa Pasar Modal  terbukti sukses menciptakan dua rekor dunia baru dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Rekor pertama Penciptaan Investor Pasar Modal Terbanyak Melalui Satu Program (GeNTa) Pasar Modal dengan jumlah 88.397 investor baru. Kedua, Rekor Pertemuan Investor Pasar Modal Terbanyak di Indonesia yakni sebanyak 5.066 investor muda.

Beberapa program pengembangan lainnya yang bertujuan meningkatkan jumlah investor domestik seperti sosialisasi tentang pasar modal terus digelar oleh BEI bersama pelaku pasar. Beberapa program sosialisasi yang telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya dan terbukti efektif dalam meningkatkan porsi kepemilikan investor domestik di pasar modal Indonesia terus dipertahankan.

Dalam rangka pendalaman pasar untuk menarik minat calon emiten dan meningkatkan jumlah saham emiten yang beredar di publik (floating shares), maka di awal 2014 BEI melakukan inisiatif yang keempat, yakni mengubah peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Inisiatif tersebut kemudian disempurnakan melalui penerbitan peraturan I-A.1. tentang pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan dan penambahan detail peraturan pencatatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan likuiditas pasar modal Indonesia sekaligus memberikan semakin banyak pilihan saham bagi para investor.

Dengan semakin stabilnya pergerakan IHSG, semakin terjangkaunya harga saham Perusahaan Tercatat, serta semakin bertambahnya jumlah investor domestik yang berpartisipasi di pasar modal diharapkan dapat semakin mengukuhkan peran pasar modal Indonesia sebagai salah satu pilar pendukung perekonomian nasional.

Perdagangan Saham
Sepanjang Januari-Desember 2014, IHSG mengalami tren kenaikan. Pada 29 Desember 2014, IHSG ditutup di level 5.178,373 poin atau naik sebesar 21,15%, dibandingkan penutupan akhir Desember 2013 yang berada di level 4.274,177 poin. Penambahan 23 emiten baru dan 1 emiten relisting berhasil menambah nilai kapitalisasi pasar saham, yaitu sebesar 22,76% dari  Rp4.219 triliun pada akhir Desember 2013 menjadi Rp5.179 triliun per 29 Desember 2014. Rata-rata nilai transaksi harian saham periode Januari–Desember 2014 adalah sebesar Rp5,99 triliun, turun sebesar 3,93% dibandingkan dengan periode yang sama di 2013, yaitu sebesar Rp6,24 triliun. Namun, rata-rata frekuensi transaksi harian saham periode Januari–Desember 2014 naik dibandingkan dengan periode yang sama di 2013, yaitu naik sebesar 38,36% dari 153.686 kali transaksi menjadi 212.643 kali transaksi. Adapun rata-rata volume transaksi harian saham periode Januari-Desember 2014 turun sebesar 0,71% mencapai 5,46 miliar lembar saham dibandingkan dengan periode yang sama di 2013 yang mencapai 5,50 miliar saham.

Perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk
            Sampai dengan 18 Desember 2014, aktivitas transaksi di pasar obligasi konvensional, syariah, dan sukuk korporasi serta Efek Beragun Aset (EBA) yang berdenominasi Rupiah mencapai Rp163,04 triliun atau turun sebesar 12,21% dibandingkan di 2013, yaitu Rp185,72 triliun. Frekuensi transaksi selama di 2014 mencapai 21.466 kali atau naik sebesar 7,39% dibandingkan di sepanjang 2013 yang sebesar 19.989 kali. Rata-rata transaksi harian turun dari Rp751,90 miliar per hari di sepanjang 2013, menjadi Rp670,94 miliar per hari di 2014, atau turun sebesar 10,77%.

Sedangkan untuk aktivitas transaksi di pasar obligasi konvensional yang berdenominasi Dolar AS mencapai US$10,27 juta atau turun sebesar 42.28% dibandingkan dengan di sepanjang 2013, yaitu sebesar US$17,80 juta. Frekuensi transaksi obligasi konvensional yang berdenominasi Dolar AS selama 2014 mencapai 17 kali atau turun sebesar 29,17% dibandingkan di 2013 sebesar 24 kali. Rata-rata transaksi harian turun dari US$72,07 ribu per hari di 2013 menjadi US$42,28 ribu per hari di 2014, atau turun sebesar 41,33%.

Surat Berharga Negara (SBN)
Sampai dengan 29 Desember 2014, aktivitas transaksi SBN termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI) yang berdenominasi Rupiah mencapai Rp2.829,01 triliun atau naik sebesar 50.66% dari Rp1.877,74 triliun pada periode 2013. Frekuensi transaksi di periode 2014 mencapai 159.000 kali, naik sebesar 30,80% dibandingkan di sepanjang 2013 sebesar 121.561 kali. Sedangkan rata-rata transaksi harian naik dari Rp7,60 triliun per hari di 2013 menjadi Rp11,59 triliun per hari di 2014 atau naik sebesar 52,51%.

Sedangkan untuk aktivitas transaksi SBN yang berdenominasi Dolar AS mencapai US$139,45 juta atau naik sebesar 533,88% dibandingkan dengan di 2013, yaitu sebesar US$22,00 juta. Frekuensi transaksi SBN yang berdenominasi Dolar AS selama 2014 mencapai 26 kali atau naik sebesar 550,00% dibandingkan periode 2013 sebesar 4 kali. Rata-rata transaksi harian naik dari US$550 ribu per hari pada periode 2013 menjadi US$571,53 ribu per hari pada periode 2014, atau naik sebesar 3,91%.

Pencatatan Saham
Selama periode Januari–Desember 2014 terdapat 23 Perusahaan Tercatat baru di BEI, yakni PT Bank Panin Syariah Tbk (PNBS), PT Asuransi Mitra Maparya Tbk (ASMI), PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA), PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI), PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI), PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA), PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. (DAJK), PT Link Net Tbk (LINK), PT Chitose Internasional Tbk (CINT), PT Magna Finance Tbk. (MGNA), PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII), PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP), PT Sitara Propertindo Tbk (TARA), PT Bank Dinar Indonesia Tbk (DNAR), PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Soechi Lines Tbk (SOCI), PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN), PT Bank Agris Tbk (AGRS), dan PT Golden Plantation Tbk (GOLL) .

Sepanjang 2014 terdapat 1 perusahaan yang melakukan relisting, yaitu PT Tunas Alfin Tbk (TALF). Selain itu, pada 2014 tercatat 3 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Exchange Traded Funds/ETF) yaitu Reksa Dana Premier ETF Sminfra18 (XISI), Reksa Dana KIK Premier ETF SRI-KEHATI (XISR), dan Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial (XIIF).

Jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) mengalami penurunan dibandingkan dengan di 2013 dengan jumlah perusahaan yang melakukan IPO di 2013 sebanyak 31 emiten. Total dana yang berhasil dihimpun pada periode Januari–Desember 2014 adalah sebesar Rp43,97 triliun, yang terdiri dari Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp9,02 triliun, rights issue sebesar Rp33,49 triliun dan waran sebesar Rp1,46 triliun.

Pada 2014, BEI juga  telah melakukan delisting terhadap 1 Perusahaan Tercatat, yaitu PT Asia Natural Resources Tbk. (ASIA).

Pencatatan Surat Utang Korporasi
Sampai dengan Desember 2014, terdapat 49 emisi baru Obligasi dan Sukuk Korporasi serta Efek Beragun Aset (EBA) senilai Rp48,21 triliun yang diterbitkan oleh 36 emiten. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013, jumlah emisi pada 2014 menurun sebesar 19,67%, jumlah emiten menurun sebesar 23,40%, dan nilai emisi menurun sebesar 17,68%.

Pencatatan baru ini terdiri dari 45 emisi obligasi senilai Rp45,92 triliun dan 4 emisi sukuk senilai Rp923 miliar serta 1 emisi Efek Beragun Aset (EBA) senilai Rp1,371 triliun. Jumlah emisi dan nilai obligasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 15,09% dan 17,17% dibandingkan dengan periode yang sama di 2013 yang berjumlah 53 emisi dengan total nilai sebesar Rp55,43 triliun (tidak termasuk emisi dalam USD). Jumlah emisi dan nilai Sukuk mengalami penurunan sebesar masing-masing 42,86% dan 58,12% dibandingkan dengan periode yang sama di 2013 yang berjumlah 7 emisi dan total nilai emisi sebesar Rp2,20 triliun.

Di antara 36 emiten yang menerbitkan dan mencatatkan Obligasi, Sukuk, dan EBA pada 2014, sebanyak 4 emiten merupakan emiten yang baru pertama kali masuk ke pasar modal dan 1 Efek Beragun Aset (EBA), yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PRTL), PT Ciputra Residence (CTRR), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMII), PT Pupuk Indonesia (Persero) (PIHC) dan Kontrak Investasi Kolektif EBA Danareksa BTN 05 – KPR Kelas A (DBTN05).

Total Obligasi, Sukuk, dan EBA yang masih tercatat sampai dengan Desember 2014 adalah 265 emisi dan 394 seri senilai Rp226,78 triliun, meliputi 232 emisi Obligasi dan 351 seri Obligasi senilai Rp216,61 triliun dan USD100 juta, 27 emisi Sukuk dan 35 seri sukuk senilai Rp7,105 triliun, serta 6 emisi Efek Beragun Aset (EBA) dan 8 seri KIK EBA senilai Rp3,06 triliun.

Dibandingkan di 2013, jumlah emisi tercatat meningkat 5,16%, jumlah seri tercatat meningkat 1,03%, nilai emisi Rupiah tercatat meningkat 2,81%, dan tidak ada perubahan pada nilai emisi USD tercatat. Jumlah emiten tetap sama sebanyak 109 emiten di 2014 (termasuk 6 emiten KIK EBA).

Pada tahun ini, BEI juga melakukan pembatalan pencatatan efek terhadap obligasi yang diterbitkan oleh PT Bahtera Adimina Samudra Tbk. (BASS).  (rilis/ti)

Perkembangan Pasar modal di 2014, Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia, Rekor Pasar Modal

Bambang P.S. Brodjonegoro: “Saya Yakin 2018 Ada Kilang Baru”

Jakarta. Jelasberita.com |  Harga minyak mentah dunia yang berada di level rendah saat ini, dapat menghambat investasi di sektor migas. Namun, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yakin, Indonesia akan punya kilang minyak baru di tahun 2018. “Saya yakin 2018 ada kilang baru, bisa di Bontang atau investor swasta, bisa Pertamina,” katanya pada akhir pekan lalu.

Untuk pembangunan kilang baru ini, menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai insenitif pajak seperti tax holiday. “Insentif kita sudah clear. Kita siapkan tax holiday 10 tahun atau lebih,” tambahnya. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan lahan siap-pakai.

Untuk tahun ini, Bambang mengakui bahwa kemungkinan investasi di sektor migas memang rendah, bila dihadapkan dengan harga minyak yang rendah. Investor juga akan berpikir dua kali untuk memulai eksplorasi, karena tidak sepadan dengan harga jual yang rendah. Sebagai informasi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas, dalam Rancangan APBN-Perubahan 2015 diperkirakan turun sampai Rp130 triliun. (rilis/ti)